Baca Lainnya :

• Bupati Pangkep Ingatkan Alsintan Jangan Dijual0
• Kadis Sosial Se Sulsel Curhat Soal Bansos yang Dikelola PT DNR0
• Plt Gubernur Sulsel Inginkan Bansos dari CSR Jangan Tumpang Tindih0
• Wajib Bagi Anggota Dewan Sosialisasikan Produk Perda0
• Ambarala Tantang MPS Muhammadiyah Perhatikan Panti Asuhan di Sulsel0

Intiberita - Kendati pun Instruksi Presiden RI menjamin tidak ada kriminalisasi terhadap aparat pengola bansos, namun para Kepala Dinas Sosial kabupaten di Sulsel menyatakan trauma atas jaminan itu tidak dirasakan. Apalagi,  terkadang dirasakan sering dipanggil dimintai keterangan di Polda Sulsel.

Bagi para kepala dinas sosial bukannya takut dipanggil ke Polda tapi rasa trauma itu muncul lantaran hanya permintaan data saja mereka sepertinya didudukkan sebagai saksi.

" Kami mohon Pak Direktur kalau cuma konfirmasi data saja mestinya cukup dipanggil di Polres saja," kata Kadis Sosial Luwu Maslim Malik

Diakui, pihaknya yang jauh dari ibukota provinsi, agak kesulitan jika dipanggil ke polda untuk dimintai keterangan. 

 "Terus terang terkadang kami tidak mampu karena jarak terlalu jauh. Hanya saja karena menghargai institusi polisi terpaksa kami datang.Itu pun terkadang harus menggunakan biaya pribadi lantaran SPPD kami tidak cukup," tutur Kadis Sosial Luwu Maslim Malik dalam rakor itu.

Hal yang sama disampaikan Kadis Sosial Sidrap Soalihin kalau dirinya trauma sering dipanggil petugas ke polda padahal hanya persoalan data saja.

Bagi Soalihin dan teman teman sesamanya dinas bukannya takut diperiksa tapi trauma jika selalu ada pemanggilan yang berwajib, disatu sisi bansos hanya tanggung jawab fungsional yang melekat pada  diri kadis, sementara tanggung jawab teknis ada pada penyedia sebagai pemenang tender bansos dari kementerian.

Menanggapi pertanyaan dua kadis itu, Dirreskrimsus  Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni  menjamin tidak ada kriminalisasi terhadap pejabat yang terlibat penyaluran bansos. Dan ia meminta jangan takut sepanjang tidak melakukan pelanggaran. Makanya, kadis sosial di daerah diimbau agar selalu jalin koordinasi dengan aparat terkait. Bagi dia, yang takut itu yang punya salah, kata Widoni menanggapi pertanyaan peserta rapat Koordinasi Pemutahiran Data Bantuan Sosial di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel yang dibuka Sekda Provinsi Sulsel Dr Hayat Gani yang dilanjutkan Rakor dipimpin

Asisten Pemerintahan Pemprov Sulsel Dr Andi Aslam Patonangi. (Ist)